2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Bagian Kedua Pencipta Pasal 5 (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: a. Pasal41. Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Hakcipta berlaku untuk berbagai jenis karya seni atau karya berhak cipta atau "kreasi ". Karya ini dapat mencakup puisi, drama, dan tulisan lainnya, film, karya koreografi (tari, balet, dll.), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, Gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) dari desain industri. Melaluipenelitian ini diperoleh hasil bahwa, penyimpangan hak dalam pelaksanaan kerja lembur seringkali berupa batas waktu kerja lembur yang melebihi ketentuan yang ada yaitu 3 jam dalam sehari Berikutadalah tabel perbandingan antara pendaftaran HKI secara online dan konvensional, yang dapat membantu pembaca memilih cara yang tepat untuk mendaftarkan HKI mereka. Jasa pendaftaran hak cipta buku online adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan atau individu yang ahli dalam hal mendaftarkan hak cipta. Jasa ini menyediakan Terdapatbanyak ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyamakan perlakuan antara Hak Cipta dengan Hak Terkait. Misalnya, terkait pembatasan perlindungan dan pengalihan hak ekonomi. Apabila anda ingin tahu lebih lanjut, anda dapat berkonsultasi dengan Bizlaw lewat info@ 0812-9921-5128. Hakkekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Darikasus ini dapat ditarik kaidah hukum, tanggung jawab pidana atas pembayaran upah bukanlah ada di pundak Manager HRD, melainkan menjadi tanggung jawab General Manager perusahaan. Dari transisi peraturan hingga tanggung jawab HRD perusahaan. Ada perubahan norma sanksi pidana terkait ketenagakerjaan setelah UU Cipta Kerja berlaku. udje.